MAJENE – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program pembangunan daerah, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Majene yang digelar pada Senin, 25 Mei 2026.
Rapat kerja yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Majene itu dipimpin langsung Ketua Komisi III, Jasman, didampingi anggota komisi, yakni Muh. Yahya Nur, Basri Ibrahim, Bahrul Hayat, Hakim, dan Syahril. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus mengevaluasi realisasi program yang telah berjalan.
Dalam pembukaan rapat, Jasman menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sektor kesehatan dan pendidikan merupakan dua bidang strategis yang tidak hanya menyerap anggaran cukup besar, tetapi juga menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan daerah.
“Komisi III ingin memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan. Kita tidak ingin ada kegiatan yang hanya selesai secara administrasi, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Pengawasan DPRD bertujuan agar pelaksanaan program benar-benar efektif,” ujar Jasman.
Ia menambahkan bahwa evaluasi yang dilakukan bukan untuk mencari kekurangan setiap perangkat daerah, melainkan menjadi ruang bersama untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program. Dengan demikian, solusi dapat segera dirumuskan sehingga target pembangunan tetap dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran.
Dalam rapat tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Majene memaparkan perkembangan berbagai program prioritas, mulai dari pelayanan kesehatan dasar, peningkatan mutu Puskesmas, penguatan layanan ibu dan anak, program imunisasi, pengendalian penyakit menular, hingga penanganan stunting yang masih menjadi perhatian pemerintah.
Para Kepala Puskesmas dari seluruh kecamatan juga menyampaikan laporan mengenai kondisi pelayanan di wilayah masing-masing. Mereka menjelaskan capaian program, kebutuhan sarana dan prasarana, tantangan distribusi tenaga kesehatan, serta berbagai inovasi pelayanan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
Komisi III memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pelayanan di Puskesmas. Menurut DPRD, Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan sehingga keberhasilannya sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah.
Anggota Komisi III, Muh. Yahya Nur, mengatakan bahwa peningkatan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara merata hingga ke desa-desa. Ia berharap seluruh Puskesmas mampu memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional tanpa membedakan latar belakang masyarakat.
“Kita ingin masyarakat yang datang berobat benar-benar merasakan pelayanan yang baik. Tidak boleh ada keluhan mengenai lambannya pelayanan ataupun kurangnya perhatian kepada pasien,” katanya.
Selain sektor kesehatan, rapat kerja juga membahas perkembangan pelaksanaan program di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majene. Paparan yang disampaikan meliputi pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pendidikan, rehabilitasi sarana sekolah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga pengembangan kualitas pembelajaran.
Ketua Komisi III Jasman menilai bahwa pembangunan sektor pendidikan harus menjadi prioritas karena menyangkut masa depan generasi muda Kabupaten Majene. Oleh sebab itu, setiap anggaran yang dialokasikan harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Anak-anak kita berhak memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu, seluruh program pendidikan harus terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III Basri Ibrahim menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak boleh hanya berkembang di wilayah perkotaan, tetapi harus dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Majene.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sekolah agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Di sisi lain, Bahrul Hayat mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari tingginya realisasi anggaran, tetapi harus mampu menghasilkan perubahan yang nyata.
“Output dan outcome harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin melihat adanya peningkatan kualitas layanan, bukan sekadar tingginya angka penyerapan anggaran,” ujarnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi III Hakim menekankan pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran. Ia berharap seluruh OPD terus memperbaiki sistem dokumentasi dan pelaporan agar pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Menurutnya, administrasi yang baik akan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah sekaligus menghindarkan berbagai persoalan dalam proses pemeriksaan maupun evaluasi.
Sementara itu, anggota Komisi III Syahril meminta seluruh rekomendasi hasil rapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD. Ia menilai komunikasi antara DPRD dan perangkat daerah harus terus dijaga agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara cepat tanpa menghambat pelaksanaan program.
“Rapat kerja seperti ini bukan hanya forum evaluasi, tetapi juga ruang membangun sinergi antara legislatif dan eksekutif demi kepentingan masyarakat Kabupaten Majene,” katanya.
Menjelang penutupan rapat, Ketua Komisi III DPRD Majene kembali mengingatkan seluruh mitra kerja agar menjaga komitmen dalam melaksanakan program pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan. Ia berharap setiap perangkat daerah mampu meningkatkan kinerja selama sisa tahun anggaran sehingga seluruh program prioritas dapat diselesaikan dengan baik.
Jasman menegaskan bahwa Komisi III akan terus melaksanakan fungsi pengawasan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, hingga evaluasi berkala terhadap pelaksanaan APBD. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengawasan akan terus kami lakukan secara berkelanjutan. DPRD ingin memastikan bahwa pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan berjalan optimal, pelayanan publik semakin meningkat, dan setiap anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Majene,” pungkas Jasman.
