MAJENE – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene menggelar rapat kerja bersama mitra kerja dari sektor kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat yang berlangsung pada Senin, 25 Mei 2026 tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Majene, Jasman, dan dihadiri jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Majene.
Turut hadir dalam rapat tersebut anggota Komisi III DPRD Majene, yakni Muh. Yahya Nur, Basri Ibrahim, Bahrul Hayat, Hakim, dan Syahril. Kehadiran seluruh mitra kerja menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan setiap program pemerintah daerah berjalan sesuai target, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Agenda utama rapat kerja adalah mengevaluasi realisasi program kerja yang telah dilaksanakan selama semester pertama tahun 2026 sekaligus mengukur tingkat serapan anggaran masing-masing perangkat daerah. DPRD ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD benar-benar diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, terutama pada dua sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, yakni kesehatan dan pendidikan.
Dalam arahannya, Ketua Komisi III DPRD Majene, Jasman, menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD bukan sekadar melihat angka-angka realisasi anggaran, tetapi juga memastikan bahwa program yang telah direncanakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurut Jasman, tingginya serapan anggaran belum tentu mencerminkan keberhasilan suatu program apabila kualitas pelayanan kepada masyarakat belum mengalami peningkatan. Sebaliknya, anggaran yang dikelola secara efektif dan tepat sasaran akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Komisi III ingin memastikan bahwa setiap program yang dibiayai APBD mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan hanya mengejar target serapan anggaran, tetapi bagaimana hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Jasman.
Ia menjelaskan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan merupakan dua urusan pemerintahan yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pengelolaan anggaran pada kedua sektor tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Dalam rapat tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Majene memaparkan perkembangan sejumlah program prioritas yang tengah berjalan sepanjang tahun 2026. Program pelayanan kesehatan dasar, peningkatan layanan Puskesmas, pengadaan alat kesehatan, pelayanan ibu dan anak, penanganan stunting, imunisasi, hingga pelayanan kesehatan masyarakat menjadi fokus pembahasan.
Selain itu, para Kepala Puskesmas dari seluruh kecamatan diberikan kesempatan menyampaikan kondisi pelayanan di lapangan, termasuk berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan sarana pendukung, kebutuhan tenaga kesehatan, hingga upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Komisi III DPRD Majene memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan di tingkat Puskesmas karena fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Para legislator berharap kualitas pelayanan semakin meningkat sehingga masyarakat memperoleh layanan yang cepat, mudah, dan profesional.
Anggota Komisi III DPRD Majene, Muh. Yahya Nur, menilai evaluasi berkala seperti ini penting dilakukan agar setiap kendala dapat segera ditemukan solusi bersama.
“Pengawasan DPRD bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan program berjalan sebagaimana mestinya. Kalau ada hambatan di lapangan, kita cari jalan keluarnya bersama,” katanya.
Sementara itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius dalam rapat kerja tersebut. Dinas Pendidikan Kabupaten Majene memaparkan capaian berbagai program peningkatan mutu pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta pelaksanaan berbagai program yang didanai melalui APBD.
Komisi III meminta agar seluruh program pendidikan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. DPRD juga mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan pendidikan hingga wilayah terpencil sehingga seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang sama.
Anggota Komisi III, Basri Ibrahim, menyampaikan bahwa investasi terbesar suatu daerah berada pada pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, sektor pendidikan harus terus memperoleh perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Karena itu seluruh program harus benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan tenaga pendidik,” ujarnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi III Bahrul Hayat menilai evaluasi pelaksanaan anggaran harus dibarengi dengan pengukuran kualitas hasil program.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang telah dibelanjakan, melainkan sejauh mana pelayanan kepada masyarakat mengalami peningkatan.
“Yang ingin kita lihat bukan sekadar anggaran habis terserap, tetapi bagaimana kualitas pelayanan publik semakin baik dari waktu ke waktu,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi III Hakim meminta seluruh OPD tetap menjaga kedisiplinan administrasi dalam setiap pelaksanaan program. Ia mengingatkan bahwa kelengkapan dokumen pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut Hakim, administrasi yang tertib akan mempermudah proses evaluasi sekaligus menghindari munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
Di sisi lain, anggota Komisi III Syahril berharap seluruh rekomendasi hasil rapat kerja dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD.
Ia menilai komunikasi antara DPRD dengan perangkat daerah harus terus diperkuat agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Rapat kerja seperti ini menjadi ruang untuk saling memberikan masukan. Yang paling penting adalah bagaimana hasil evaluasi hari ini benar-benar ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menutup rapat kerja tersebut, Ketua Komisi III DPRD Majene, Jasman, kembali menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, DPRD akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Majene.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang berkualitas. DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program pembangunan agar berjalan efektif, transparan, dan akuntabel,” tutup Jasman.
