MAJENE – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene kembali menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Majene yang dilaksanakan pada Senin, 25 Mei 2026.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Majene, Jasman, itu menjadi momentum evaluasi terhadap capaian program kerja dan tingkat serapan anggaran Tahun Anggaran 2026. Hadir pula anggota Komisi III, yakni Muh. Yahya Nur, Basri Ibrahim, Bahrul Hayat, Hakim, dan Syahril, yang turut memberikan berbagai masukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai mitra kerja komisi.
Sejak awal rapat, suasana diskusi berlangsung dinamis. Komisi III meminta seluruh OPD menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan program, progres kegiatan, serta kendala yang dihadapi selama beberapa bulan pelaksanaan APBD 2026. DPRD menilai evaluasi secara berkala menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target yang telah direncanakan.
Ketua Komisi III DPRD Majene, Jasman, mengatakan bahwa DPRD memiliki kewajiban memastikan seluruh program pembangunan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik merupakan indikator utama keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang terserap. Yang paling penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang lebih baik dibanding sebelumnya,” ujar Jasman.
Ia menambahkan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan merupakan dua bidang strategis yang selalu menjadi perhatian DPRD karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh perangkat daerah diminta bekerja secara maksimal, profesional, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Majene menjelaskan perkembangan sejumlah program prioritas yang sedang berjalan. Mulai dari peningkatan pelayanan kesehatan dasar, penguatan layanan Puskesmas, program kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan angka stunting, pelayanan gizi masyarakat, hingga pengendalian penyakit menular.
Para Kepala Puskesmas juga diberikan kesempatan menyampaikan laporan mengenai kondisi pelayanan di wilayah kerja masing-masing. Beberapa di antaranya menjelaskan adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien, namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan tenaga kesehatan, kebutuhan peralatan medis, hingga perbaikan sarana dan prasarana pelayanan.
Menanggapi hal tersebut, Jasman menegaskan bahwa DPRD akan memperjuangkan berbagai kebutuhan pelayanan dasar selama masih sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Masukan dari para Kepala Puskesmas menjadi bahan penting bagi kami. DPRD ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan terus meningkat sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, aman, dan berkualitas,” katanya.
Anggota Komisi III, Muh. Yahya Nur, mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berbicara mengenai fasilitas, tetapi juga menyangkut sikap aparatur dalam melayani masyarakat.
Menurutnya, masyarakat yang datang ke Puskesmas harus memperoleh pelayanan yang ramah, cepat, dan tanpa diskriminasi. Ia berharap seluruh tenaga kesehatan terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan.
“Kita ingin masyarakat merasa nyaman ketika datang ke fasilitas kesehatan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Majene memaparkan perkembangan berbagai program yang telah berjalan sepanjang tahun 2026. Program tersebut meliputi rehabilitasi ruang kelas, pengadaan sarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, hingga penguatan proses pembelajaran di sekolah.
Komisi III DPRD Majene meminta agar seluruh program pendidikan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan mengutamakan pemerataan pembangunan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Majene.
Menurut Jasman, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa memandang lokasi tempat tinggal mereka.
“Anak-anak di wilayah perkotaan maupun pedesaan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemerataan menjadi hal yang sangat penting,” tegasnya.
Anggota Komisi III Basri Ibrahim menilai bahwa peningkatan mutu pendidikan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
Ia meminta Dinas Pendidikan terus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan sekolah sehingga anggaran pembangunan benar-benar digunakan sesuai skala prioritas.
“Kita ingin pembangunan pendidikan dilakukan secara tepat sasaran. Sekolah yang membutuhkan perhatian lebih harus menjadi prioritas pemerintah daerah,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III Bahrul Hayat mengingatkan bahwa setiap program pemerintah harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
Menurutnya, penggunaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki manfaat yang jelas. Kita ingin melihat kualitas pelayanan meningkat, bukan hanya laporan administrasi yang selesai,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III Hakim menekankan pentingnya tertib administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam pengelolaan anggaran.
Ia mengingatkan bahwa seluruh OPD harus menjaga kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sehingga seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
“Administrasi yang baik akan memudahkan proses evaluasi dan menjadi bukti bahwa anggaran dikelola secara benar,” jelas Hakim.
Sedangkan anggota Komisi III Syahril meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
Ia menilai banyak persoalan di lapangan dapat diselesaikan apabila komunikasi antarinstansi berjalan dengan baik.
“Koordinasi harus terus ditingkatkan. Dengan komunikasi yang baik, berbagai kendala dapat segera dicarikan solusi tanpa menghambat pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Selama rapat berlangsung, Komisi III juga memberikan sejumlah catatan evaluasi kepada OPD. Beberapa di antaranya berkaitan dengan percepatan pelaksanaan program, peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penggunaan anggaran, serta pentingnya inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Komisi III, Jasman, menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat kerja tersebut. Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD tidak berhenti pada forum rapat, tetapi juga akan dilakukan melalui monitoring lapangan dan evaluasi secara berkala.
“Kami ingin memastikan seluruh rekomendasi yang telah disampaikan benar-benar ditindaklanjuti. DPRD akan terus melakukan pengawasan agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang telah direncanakan,” ujarnya.
Ia berharap sinergi yang selama ini terbangun antara DPRD dengan pemerintah daerah dapat terus dipertahankan demi mempercepat pembangunan di Kabupaten Majene.
Menurut Jasman, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk bekerja secara profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Pada akhirnya, seluruh program pembangunan harus bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itulah tujuan utama dari penggunaan APBD yang setiap tahun disusun bersama antara DPRD dan pemerintah daerah,” tutup Jasman.
Rapat kerja Komisi III DPRD Majene tersebut menjadi salah satu bentuk nyata penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah. Melalui evaluasi yang dilakukan secara terbuka dan konstruktif, diharapkan pelaksanaan program kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Majene semakin efektif, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat.
