MAMUJU – Sejumlah DPRD Kabupaten Majene melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SS) Provinsi Sulawesi Barat.
Kunjungan tersebut membahas berbagai hal terkait implementasi teknologi informasi, penguatan layanan digital pemerintahan, serta pengelolaan informasi publik untuk mendukung pelayanan berbasis digital di daerah.
Rombongan DPRD Majene dipimpin Wakil Ketua DPRD Majene, Junaedi, didampingi Ketua Komisi III Jasman beserta sejumlah anggota dewan lainnya. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Sekretaris Dinas Kominfo SS Sulbar, Riny Hadiwijaya, bersama para kepala bidang di lingkup Diskominfo Sulbar.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, mulai dari penguatan sistem layanan digital, keterbukaan informasi publik, hingga tantangan pemerataan akses internet di wilayah yang masih mengalami blank spot.
Sekdis Kominfo SS Sulbar, Riny Hadiwijaya, mengapresiasi kunjungan DPRD Majene yang dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap pengembangan teknologi informasi di daerah.
“Kami berharap ke depan sinergi dalam pelayanan berbasis digital dan edukasi digital terus ditingkatkan. Kolaborasi antar pemerintah daerah penting untuk mendukung program pusat maupun daerah, termasuk agenda pembangunan dalam Panca Daya yang didorong Gubernur Sulbar Suhardi Duka,” ujar Riny.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo SS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyoroti masih adanya wilayah blank spot yang menjadi tantangan dalam pemerataan akses internet, termasuk di Kabupaten Majene.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperluas akses jaringan internet melalui dukungan program pusat, terutama pada titik-titik prioritas pelayanan publik.
“Kominfo hadir membantu daerah melalui dukungan internet gratis dari pusat. Kami juga mendorong titik-titik prioritas seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan kantor desa agar mendapatkan akses jaringan yang memadai,” katanya.
Selain itu, Diskominfo Sulbar juga terus mendorong peningkatan literasi digital masyarakat serta penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar pelayanan publik semakin efektif, transparan, dan terintegrasi.
