MAJENE – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene kembali mempertegas komitmennya dalam mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Melalui rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Majene, DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program, tingkat serapan anggaran, hingga kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Rapat kerja yang digelar pada Senin, 25 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Majene, Jasman, serta dihadiri anggota Komisi III, yakni Muh. Yahya Nur, Basri Ibrahim, Bahrul Hayat, Hakim, dan Syahril. Seluruh peserta rapat tampak aktif berdiskusi membahas berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan pada sektor kesehatan dan pendidikan.
Ketua Komisi III DPRD Majene, Jasman, membuka rapat dengan menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga terhadap capaian program yang telah direncanakan sejak awal tahun.
“Setiap anggaran yang dialokasikan melalui APBD harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD berkewajiban memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Jasman.
Ia menjelaskan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang menyerap anggaran cukup besar setiap tahunnya. Karena itu, kedua sektor tersebut menjadi perhatian utama Komisi III DPRD Majene agar pelaksanaannya berjalan efektif dan sesuai target pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Majene memaparkan realisasi berbagai program prioritas yang telah berjalan selama tahun 2026. Program-program tersebut meliputi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan ibu dan anak, penanganan penyakit menular, peningkatan cakupan imunisasi, penguatan layanan kesehatan dasar, serta percepatan penurunan angka stunting.
Selain itu, para Kepala Puskesmas dari seluruh kecamatan menyampaikan laporan perkembangan pelayanan kesehatan di wilayah kerja masing-masing. Mereka mengungkapkan berbagai capaian yang telah diraih sekaligus menyampaikan sejumlah kendala yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan, kebutuhan alat kesehatan, hingga perbaikan infrastruktur pelayanan.
Komisi III menilai laporan tersebut menjadi bahan penting dalam menyusun rekomendasi kepada pemerintah daerah. DPRD meminta agar setiap persoalan yang disampaikan tidak hanya dicatat sebagai laporan, tetapi segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret.
Menurut Jasman, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan seluruh Puskesmas mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan berkualitas.
“Kami ingin seluruh masyarakat Kabupaten Majene mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama baiknya, baik yang berada di pusat kota maupun di wilayah pelosok. Pemerataan pelayanan menjadi perhatian utama DPRD,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Majene, Muh. Yahya Nur, menilai bahwa evaluasi rutin menjadi salah satu cara efektif untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program sekaligus mendeteksi lebih dini berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah.
Ia berharap seluruh OPD terbuka menyampaikan kondisi riil di lapangan agar DPRD dapat memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Kita tidak ingin persoalan di lapangan baru diketahui ketika tahun anggaran berakhir. Evaluasi seperti ini penting agar penyelesaiannya bisa dilakukan lebih cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Majene memaparkan pelaksanaan berbagai program pembangunan pendidikan sepanjang tahun 2026. Mulai dari rehabilitasi ruang kelas, pengadaan sarana pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, hingga berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Majene.
Komisi III meminta Dinas Pendidikan memastikan seluruh program berjalan sesuai jadwal dan memperhatikan kualitas hasil pekerjaan. DPRD juga mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan pendidikan sehingga sekolah-sekolah di wilayah terpencil memperoleh perhatian yang sama.
Anggota Komisi III, Basri Ibrahim, mengatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang diambil harus benar-benar berpihak pada kepentingan peserta didik.
“Anak-anak kita adalah aset daerah. Pemerintah harus memastikan mereka memperoleh fasilitas belajar yang layak agar mampu bersaing di masa depan,” katanya.
Di sisi lain, anggota Komisi III Bahrul Hayat menyoroti pentingnya efektivitas penggunaan anggaran. Menurutnya, besarnya anggaran yang terserap tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan suatu program.
Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus mampu menunjukkan hasil nyata dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.
“Yang kita ukur bukan sekadar output berupa kegiatan yang selesai dilaksanakan, tetapi outcome atau dampaknya terhadap masyarakat. Kalau pelayanan meningkat, berarti program berhasil,” ujar Bahrul.
Sementara itu, anggota Komisi III Hakim mengingatkan pentingnya menjaga tata kelola pemerintahan yang baik melalui administrasi yang tertib dan akuntabel. Ia meminta seluruh OPD mematuhi ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah agar pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Pengelolaan administrasi yang baik merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Hal itu juga akan memudahkan proses evaluasi maupun pemeriksaan,” katanya.
Sedangkan anggota Komisi III Syahril menilai koordinasi antarperangkat daerah perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif. Menurutnya, banyak persoalan di lapangan yang dapat diselesaikan apabila komunikasi antarinstansi dilakukan secara intensif.
“Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Tidak ada satu OPD yang bisa bekerja sendiri. Semua harus saling mendukung agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan yang masih berada di bawah target. DPRD mengingatkan agar proses pelaksanaan program tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran karena berpotensi mengurangi kualitas pekerjaan.
Jasman mengatakan, percepatan pelaksanaan program harus tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, keseimbangan antara percepatan dan kualitas merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kita tidak ingin pekerjaan dikebut menjelang akhir tahun sehingga hasilnya kurang maksimal. Program harus direncanakan dan dilaksanakan secara baik sejak awal,” katanya.
Menutup rapat kerja, Ketua Komisi III DPRD Majene kembali menegaskan bahwa lembaganya akan terus mengawal pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 melalui rapat evaluasi, kunjungan lapangan, serta komunikasi intensif dengan seluruh mitra kerja.
Ia berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat tersebut dapat menjadi bahan perbaikan bagi masing-masing OPD sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Majene,” tutup Jasman.
Dengan berlangsungnya rapat kerja tersebut, Komisi III DPRD Majene kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun sinergi bersama pemerintah daerah. Evaluasi yang dilakukan secara berkala diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta menghadirkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Majene.
