MAJENE – Komisi II DPRD Kabupaten Majene menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka melakukan evaluasi terhadap realisasi pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2026, Selasa (19/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Majene Napirman dan dihadiri anggota Komisi II yakni Sofyan, Basri Ibrahim, Bahrul Hayat, Elly Sulistyowati, Masram, Armiah, dan Husail.
Forum tersebut menghadirkan mitra kerja Komisi II yang membidangi sektor ekonomi dan pembangunan, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
Napirman mengatakan pembahasan realisasi pendapatan dan belanja merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar setiap rupiah anggaran yang digunakan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Menurutnya, evaluasi ini juga menjadi momentum mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi OPD selama pelaksanaan program pembangunan sehingga dapat segera dilakukan langkah perbaikan sebelum memasuki pembahasan anggaran berikutnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak hanya melihat besarnya serapan anggaran, tetapi juga mengukur sejauh mana program yang dilaksanakan mampu meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ekonomi masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut masing-masing OPD memaparkan perkembangan realisasi pendapatan maupun belanja, termasuk capaian program prioritas, hambatan administrasi, kondisi lapangan, hingga strategi percepatan pelaksanaan kegiatan pada sisa tahun anggaran.
Anggota Komisi II secara bergantian memberikan sejumlah masukan, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kebersihan, penguatan sektor UMKM, pengembangan perikanan, hingga efektivitas pelayanan transportasi.
Komisi II berharap hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan seluruh perangkat daerah sehingga pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran.
