MAJENE – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Melalui rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Majene yang digelar pada Senin, 25 Mei 2026, DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi program kerja, serapan anggaran, hingga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Majene, Jasman, itu dihadiri anggota Komisi III, yakni Muh. Yahya Nur, Basri Ibrahim, Bahrul Hayat, Hakim, dan Syahril. Hadir pula jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta para Kepala Puskesmas dari seluruh wilayah Kabupaten Majene yang memaparkan perkembangan program selama tahun anggaran berjalan.
Berbeda dari rapat evaluasi sebelumnya yang lebih banyak menyoroti capaian program, kali ini Komisi III memberikan perhatian khusus terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. DPRD menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tingginya serapan anggaran, tetapi juga oleh tingkat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program.
Ketua Komisi III DPRD Majene, Jasman, dalam sambutannya mengatakan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang menggunakan anggaran daerah.
Menurutnya, setiap rupiah yang berasal dari APBD merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat berhak mengetahui bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Itulah yang menjadi fokus pengawasan Komisi III,” kata Jasman.
Ia menjelaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak bertujuan mencari kesalahan perangkat daerah, melainkan memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Majene memaparkan realisasi pelaksanaan berbagai program prioritas yang telah berjalan sepanjang tahun 2026. Program-program tersebut mencakup peningkatan pelayanan kesehatan dasar, penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan ibu dan anak, penanganan penyakit menular, peningkatan cakupan imunisasi, serta program percepatan penurunan stunting.
Selain laporan dari Dinas Kesehatan, para Kepala Puskesmas juga menyampaikan perkembangan pelayanan kesehatan di wilayah kerja masing-masing. Mereka menjelaskan berbagai inovasi pelayanan yang telah dilakukan, sekaligus menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan, kebutuhan alat kesehatan, hingga peningkatan kualitas sarana pelayanan.
Komisi III menilai laporan tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi. DPRD meminta agar seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan disusun berdasarkan skala prioritas sehingga anggaran yang tersedia benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Jasman menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, seluruh Puskesmas di Kabupaten Majene harus terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita ingin masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan berkualitas. Seluruh Puskesmas harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPRD Majene, Muh. Yahya Nur, mengingatkan pentingnya pengawasan internal di setiap OPD.
Menurutnya, sistem pengendalian internal yang kuat akan meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi maupun hambatan dalam pelaksanaan program.
“Pengawasan tidak hanya dilakukan DPRD, tetapi juga harus dimulai dari internal masing-masing perangkat daerah. Dengan begitu pelaksanaan program akan lebih tertib dan akuntabel,” katanya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Majene menyampaikan perkembangan berbagai program pembangunan pendidikan yang telah berjalan sepanjang tahun 2026. Paparan meliputi rehabilitasi ruang belajar, pembangunan sarana pendidikan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta pelaksanaan berbagai program peningkatan mutu pembelajaran.
Komisi III memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian yang telah diraih, namun tetap mengingatkan agar seluruh program diselesaikan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan.
Menurut Jasman, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan pengelolaan anggaran secara efektif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
“Pembangunan pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik semata, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah,” katanya.
Anggota Komisi III Basri Ibrahim menilai bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan harus diukur dari peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia berharap seluruh program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas peserta didik.
“Kita ingin anak-anak Majene memperoleh pendidikan yang berkualitas sehingga mampu bersaing di masa depan. Itulah tujuan utama pembangunan sektor pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III Bahrul Hayat menyoroti pentingnya efektivitas belanja daerah.
Menurutnya, pelaksanaan program harus berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar mengejar target administrasi atau penyerapan anggaran.
“Belanja daerah harus menghasilkan manfaat yang nyata. Masyarakat harus merasakan perubahan kualitas pelayanan sebagai hasil dari penggunaan APBD,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III Hakim menekankan pentingnya kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengingatkan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan harus dilengkapi dokumen administrasi yang baik agar memudahkan proses evaluasi maupun pemeriksaan.
“Administrasi yang tertib merupakan bentuk tanggung jawab terhadap penggunaan uang negara. Hal ini harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Sedangkan anggota Komisi III Syahril mengajak seluruh perangkat daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, pembangunan yang berhasil memerlukan kerja sama seluruh OPD sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.
“Koordinasi yang baik akan mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan. Dengan begitu pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin optimal,” katanya.
Selama rapat berlangsung, Komisi III juga meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan yang masih berada di bawah target serapan anggaran, namun tetap memperhatikan kualitas pekerjaan serta kepatuhan terhadap regulasi.
DPRD mengingatkan agar tidak terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran yang berpotensi mengurangi kualitas pekerjaan maupun efektivitas penggunaan anggaran.
Menutup rapat kerja, Ketua Komisi III DPRD Majene, Jasman, menegaskan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan melalui rapat evaluasi, monitoring lapangan, serta koordinasi dengan seluruh mitra kerja.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan akuntabel.
“Kami berharap seluruh OPD terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Majene. DPRD akan terus mengawal setiap tahapan pelaksanaan APBD hingga akhir tahun anggaran,” tutup Jasman.
Rapat kerja tersebut menjadi penutup rangkaian evaluasi Komisi III DPRD Majene terhadap sektor kesehatan dan pendidikan. Melalui pengawasan yang konsisten, DPRD berharap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak hanya menghasilkan tingkat serapan anggaran yang baik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Majene.
