MAJENE – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene menegaskan pentingnya optimalisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada sektor kesehatan dan pendidikan. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Majene yang digelar pada Senin, 25 Mei 2026.
Rapat kerja yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Majene itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Jasman, didampingi anggota Komisi III Muh. Yahya Nur, Basri Ibrahim, Bahrul Hayat, Hakim, dan Syahril. Seluruh pimpinan OPD dan Kepala Puskesmas hadir untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program kerja serta realisasi anggaran hingga pertengahan tahun 2026.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui forum itu, Komisi III mengevaluasi berbagai program prioritas yang telah dilaksanakan sekaligus mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah agar dapat segera dicarikan solusi.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi III DPRD Majene, Jasman, mengatakan bahwa rapat kerja bukan sekadar agenda rutin, melainkan menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan APBD dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, DPRD berkepentingan memastikan setiap program yang dirancang pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak berhenti pada capaian administrasi semata.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang telah disepakati bersama benar-benar menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Jangan sampai serapan anggaran tinggi, tetapi kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami perubahan,” ujar Jasman.
Ia menjelaskan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan merupakan dua urusan pemerintahan yang mendapat perhatian besar karena berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Majene.
Oleh sebab itu, seluruh program yang dibiayai APBD harus dilaksanakan secara profesional, transparan, efektif, serta tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Majene memaparkan capaian berbagai program pelayanan kesehatan yang telah berjalan sepanjang tahun 2026. Di antaranya peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan ibu dan anak, penanggulangan penyakit menular, penguatan pelayanan gizi masyarakat, peningkatan cakupan imunisasi, hingga program percepatan penurunan angka stunting.
Selain mendengarkan pemaparan dari Dinas Kesehatan, Komisi III juga meminta seluruh Kepala Puskesmas menyampaikan kondisi pelayanan di masing-masing wilayah kerja. Beberapa Kepala Puskesmas mengungkapkan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat mengalami peningkatan, meskipun masih terdapat sejumlah kebutuhan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.
Kebutuhan tersebut meliputi penambahan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengadaan alat kesehatan, rehabilitasi sejumlah bangunan pelayanan, hingga peningkatan fasilitas penunjang agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Menanggapi laporan tersebut, Jasman menyampaikan bahwa DPRD akan menjadikan seluruh masukan sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan kebijakan anggaran berikutnya.
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara maksimal oleh pemerintah daerah.
“Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan. Karena itu seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik,” katanya.
Anggota Komisi III DPRD Majene, Muh. Yahya Nur, menilai bahwa kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap seluruh tenaga kesehatan terus meningkatkan kompetensi serta memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan humanis.
“Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu kualitas pelayanan harus terus menjadi prioritas,” ujarnya.
Pembahasan kemudian berlanjut pada sektor pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Majene memaparkan perkembangan pelaksanaan berbagai program pembangunan pendidikan, termasuk rehabilitasi sekolah, pengadaan sarana pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta berbagai program yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan.
Komisi III DPRD Majene mengingatkan agar pelaksanaan seluruh program tetap mengutamakan kualitas pekerjaan dan pemerataan pembangunan pendidikan hingga ke wilayah pelosok.
Ketua Komisi III Jasman mengatakan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan Kabupaten Majene.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati layanan pendidikan yang berkualitas.
“Jangan sampai ada kesenjangan pelayanan pendidikan antara sekolah di perkotaan dengan sekolah yang berada di daerah terpencil. Pemerataan harus menjadi prioritas pembangunan,” tegasnya.
Anggota Komisi III Basri Ibrahim menilai bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar sekolah.
Ia meminta Dinas Pendidikan terus melakukan pemetaan terhadap kondisi sekolah sehingga pembangunan dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas.
“Kita harus memastikan bahwa sekolah-sekolah yang masih membutuhkan perhatian memperoleh dukungan yang memadai agar kualitas pendidikan terus meningkat,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi III Bahrul Hayat menyoroti pentingnya efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Menurutnya, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Belanja daerah harus menghasilkan perubahan yang nyata. Kita ingin melihat pelayanan kesehatan semakin baik, mutu pendidikan meningkat, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi III Hakim, yang meminta seluruh perangkat daerah menjaga tata kelola pemerintahan yang baik melalui administrasi yang tertib dan akuntabel.
Ia menegaskan bahwa setiap pelaksanaan program harus didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap sebagai bentuk transparansi penggunaan keuangan daerah.
“Akuntabilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APBD. Karena itu seluruh perangkat daerah harus disiplin dalam menyusun administrasi pelaksanaan kegiatan,” katanya.
Sedangkan anggota Komisi III Syahril berharap hasil rapat kerja menjadi momentum memperkuat koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah.
Ia menilai sinergi yang baik akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai secara maksimal.
“Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Semua harus memiliki semangat yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Menjelang berakhirnya rapat, Ketua Komisi III DPRD Majene menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada seluruh OPD. Di antaranya percepatan pelaksanaan program yang masih berada di bawah target, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan internal, serta optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih efektif dan efisien.
Jasman menegaskan bahwa Komisi III akan terus melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan program hingga akhir tahun anggaran.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian dari upaya memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Kami berharap seluruh OPD dapat menindaklanjuti hasil evaluasi ini dengan langkah-langkah nyata. DPRD akan terus mengawal penggunaan APBD agar setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Majene,” tutup Jasman.
Rapat kerja tersebut mencerminkan komitmen kuat DPRD Kabupaten Majene dalam mengawal jalannya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui sinergi yang terus dibangun antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan seluruh program pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan mampu berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majene.
