MAJENE – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene menaruh perhatian serius terhadap efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada sektor kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Majene yang digelar pada Senin, 25 Mei 2026.
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Majene, Jasman, itu berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh evaluasi. Hadir pula anggota Komisi III, yakni Muh. Yahya Nur, Basri Ibrahim, Bahrul Hayat, Hakim, dan Syahril, yang secara bergantian memberikan masukan kepada seluruh mitra kerja.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Selain mengevaluasi realisasi program kerja, rapat juga difokuskan pada pembahasan tingkat serapan anggaran, capaian kinerja, serta berbagai tantangan yang dihadapi OPD dalam merealisasikan program pembangunan selama tahun berjalan.
Ketua Komisi III DPRD Majene, Jasman, mengatakan bahwa penggunaan anggaran daerah harus mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah harus sejalan dengan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Komisi III tidak hanya melihat berapa besar anggaran yang sudah terserap. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Itulah esensi dari pengawasan yang kami lakukan,” ujar Jasman.
Ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Oleh karena itu, evaluasi secara berkala diperlukan agar berbagai hambatan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.
Dalam kesempatan itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Majene memaparkan perkembangan pelaksanaan sejumlah program prioritas di bidang kesehatan. Di antaranya pelayanan kesehatan dasar, penguatan pelayanan Puskesmas, program kesehatan ibu dan anak, penanggulangan penyakit menular, peningkatan cakupan imunisasi, pelayanan gizi masyarakat, hingga upaya percepatan penurunan angka stunting.
Selain mendengarkan paparan dari Dinas Kesehatan, Komisi III juga memberikan kesempatan kepada seluruh Kepala Puskesmas untuk menyampaikan kondisi pelayanan di wilayah masing-masing. Beberapa kepala Puskesmas melaporkan adanya peningkatan jumlah kunjungan masyarakat, namun masih terdapat sejumlah kebutuhan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah, seperti penambahan tenaga kesehatan, perbaikan fasilitas, serta pengadaan peralatan medis.
Menurut Jasman, laporan tersebut menjadi bahan penting bagi DPRD dalam menyusun rekomendasi kepada pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas harus terus ditingkatkan karena merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau Puskesmas berjalan baik, masyarakat akan lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan. Karena itu kita ingin memastikan seluruh Puskesmas mendapat dukungan yang memadai,” katanya.
Anggota Komisi III DPRD Majene, Muh. Yahya Nur, menambahkan bahwa evaluasi yang dilakukan DPRD bukan dimaksudkan untuk mencari kekurangan perangkat daerah. Sebaliknya, forum tersebut menjadi wadah untuk membangun komunikasi dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
“Kami ingin mendengar langsung apa saja kendala yang dihadapi. Dengan begitu DPRD dapat memberikan dukungan sesuai kewenangan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Sementara itu, pembahasan di sektor pendidikan tidak kalah menarik. Dinas Pendidikan Kabupaten Majene memaparkan perkembangan pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan sepanjang tahun 2026. Mulai dari pembangunan dan rehabilitasi ruang belajar, penyediaan sarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, hingga berbagai kegiatan penunjang proses belajar mengajar.
Komisi III mengingatkan agar seluruh program pendidikan dilaksanakan sesuai jadwal dan tetap memperhatikan kualitas hasil pekerjaan. DPRD juga meminta agar pemerataan pembangunan pendidikan terus menjadi perhatian, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil.
Anggota Komisi III Basri Ibrahim menilai bahwa kualitas pendidikan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, ia meminta agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan sekolah dan peserta didik.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Maka setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar memberi manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Majene,” kata Basri.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III Bahrul Hayat menyoroti pentingnya efektivitas belanja daerah. Ia mengingatkan bahwa tingginya realisasi anggaran tidak selalu menunjukkan keberhasilan apabila hasil program tidak dirasakan masyarakat.
Menurutnya, setiap perangkat daerah harus mulai berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak program, bukan sekadar mengejar target penyerapan anggaran.
“Kita ingin melihat perubahan yang nyata. Misalnya pelayanan kesehatan semakin cepat, kualitas pendidikan meningkat, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program pemerintah,” ujarnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi III Hakim, yang meminta seluruh perangkat daerah menjaga ketertiban administrasi dan pelaporan setiap kegiatan. Ia menilai bahwa tata kelola administrasi yang baik akan mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Dokumen pertanggungjawaban harus disusun dengan baik karena itu menjadi bagian dari akuntabilitas penggunaan anggaran negara,” katanya.
Sedangkan anggota Komisi III Syahril berharap hasil rapat kerja tidak berhenti pada forum diskusi semata. Menurutnya, seluruh masukan dan rekomendasi yang telah disampaikan harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah.
Ia menilai komunikasi yang intensif antara DPRD dan OPD akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kita ingin rekomendasi hari ini benar-benar menjadi bahan evaluasi sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat terus mengalami peningkatan,” ucap Syahril.
Menjelang berakhirnya rapat, Ketua Komisi III DPRD Majene kembali mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBD akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Komisi III, kata Jasman, akan terus melakukan monitoring terhadap perkembangan realisasi program maupun penggunaan anggaran hingga akhir tahun anggaran.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat mempertahankan semangat kerja, meningkatkan koordinasi, serta terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program pembangunan agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Majene,” tutup Jasman.
Rapat kerja tersebut menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah terus diperkuat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, diharapkan pelaksanaan program kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Majene semakin efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Majene.
