MAJENE  

Kadinkes Majene Klaim Temuan BPK Tuntas, Yuliani Ajak Mahasiswa Update Informasi

MAJENE – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dra. Hj. Yuliani, M.Adm.Pemb., memberikan penjelasan terkait sorotan publik atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai realisasi belanja bahan cetak Tahun Anggaran 2025 senilai Rp263.105.000. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan melalui pemenuhan aspek administratif dan penyelesaian keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penjelasan tersebut disampaikan Yuliani pada Sabtu, 14 November 2026, menyusul desakan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Majene kepada Kejaksaan Negeri Majene agar menelusuri lebih lanjut temuan pemeriksaan tersebut.

Perlu Dibaca Juga  Pemkab Majene Lepas 9 Jamaah Calon Haji Kloter 19, Doa dan Harapan Mengiringi Langkah Menuju Tanah Suci

Menurut Yuliani, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK merupakan kewajiban setiap organisasi perangkat daerah (OPD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“ Aspek administratif dan keuangan sudah terpenuhi. Kami sudah menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan diterima, sehingga kewajiban administratif OPD dianggap tuntas,” ujar Yuliani, 14 November 2026.

Perlu Dibaca Juga  Peringatan Hari Lahir Pancasila di Majene, Wabup Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Nilai-Nilai Kebangsaan

Ia menjelaskan, ketentuan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 mewajibkan pejabat menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan atas pelaksanaannya paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Selain itu, Dinas Kesehatan Majene juga mengacu pada Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Perlu Dibaca Juga  Peringati Harkitnas ke-118, Bupati Majene Ajak ASN Perkuat Semangat Persatuan dan Pengabdian untuk Bangsa

Dalam regulasi tersebut, pelaksanaan tindak lanjut tidak hanya berkaitan dengan penyampaian laporan, tetapi juga pemenuhan rekomendasi pemeriksaan berdasarkan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yuliani menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Majene telah melakukan pemulihan kerugian daerah melalui penyetoran kembali dana sesuai rekomendasi pemeriksaan. Dengan demikian, menurutnya, kewajiban pengembalian keuangan yang menjadi bagian dari tindak lanjut telah diselesaikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *