jurnal-rakyat.com – Kepala Badan Pangan Nasional ( Bapanas ) Arief Prasetyo Adi mengatakan tidak ada kelangkaan minyak goreng kemasan di pasaran, melainkan hanya terjadi kelangkaan pada minyak goreng subsidi merek MinyaKita .
“Kemasan premium semua merek itu ada, harganya juga murah, enggak seperti tahun lalu ada yang Rp 17 ribu-Rp 20 ribu. Itu tadi saya pastikan minyak goreng di Indonesia aman, ketersediaan stoknya ada,” ujar Arief dikutip dari Antara, Kamis (9/2/2023).
Arief menuturkan kebutuhan nasional konsumsi minyak goreng mencapai 5 juta ton per tahunnya. Secara rinci 1,6 juta ton untuk curah industri dan 3,4 juta untuk kebutuhan rumah tangga yang terdiri dari 1,1 juta ton ton kemasan premium, 200 ribu ton kemasan sederhana dan 2,1 juta ton kemasan curah.
Permasalahan kelangkaan, lanjutnya, muncul sejak pemerintah memutuskan untuk mengemas ulang minyak curah menjadi lebih premium dengan menghadirkan MinyaKita dan berdampak pada penambahan jumlah konsumen minyak goreng premium subsidi dari menengah bawah ke menengah atas.
Disinggung mengenai rencana Pemerintah untuk membekukan sementara sebagai hak ekspor minyak kelapa sawit mentah dan sejumlah produk turunannya hingga 1 Mei 2023, Arief menyebut memang ada regulasi baru namun tidak menghilangkan aturan terkait untuk Domestic Market Obligation (DMO) atau kebutuhan pasat domestik dan Domestic Price Obligation (DPO).
“Kalau brand-nya MinyaKita, memang ada regulasi 1:9 kemudian menjadi 1:6 untuk hak ekspor. Kemudian mekanisme dari DMO dan DPO itu engga ada yang berubah, masih ditetapkan,” ucapnya.
Regulasi terbaru 1:6 tersebut berarti eksportir berhak mengekspor sebanyak enam kali dari jumlah realisasi pemenuhan kebutuhan pasar domestik yang akan berdampak pada stabilnya pasokan minyak goreng dalam negeri.
Adapun Bapanas telah melakukan koordinasi dengan Presiden Jokowi, Menteri BUMN hingga Menteri Keuangan dan Bank Indonesia agar kelangkaan minyak goreng subsidi tersebut dapat segera teratasi.
Ia pun optimistis kelangkaan MinyaKita tidak akan berlangsung lama seperti kasus kelangkaan minyak goreng kemasan di tahun lalu.
Ancaman Luhut
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bakal menindak tegas oknum yang berani menimbun MinyaKita melalui Satgas Pangan Polri.
“Satgas Pangan akan bertindak itu adalah perintah kita dan nanti kalau ada yang bermain-main kita akan tutup,” tegas Luhut usai menghadiri Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Hal itu disampaikan Luhut terkait temuan indikasi penimbunan 500 ton minyak goreng siap distribusi yang tersimpan di gudang penyimpanan MinyaKita PT Bina Karya Prima di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Luhut turut menuturkan hasil tindakan Satgas Pangan Polri terkait hal tersebut akan dievaluasi per minggu.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan sebanyak 555.000 liter atau kurang lebih 500 ton MinyaKita yang telah dikemas dan siap diedarkan.
“Katanya produksi bulan Desember. Tapi tentu nanti ada satgas, satgas yang sudah menangani ini, yang paling penting persoalannya nanti diurus sama satgas, tapi barang ini agar bisa memenuhi pasar dulu di Jawa. Saya kira tiga hari bisa kelar,” ujar Zulkifli.
Zulkifli mengatakan minyak goreng tersebut merupakan hasil produksi pada Desember 2022. Meski demikian, Kementerian Perdagangan dan Satgas minyak goreng akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan tersebut.
Mendag meminta, agar 500 ton minyak goreng yang ditemukan dapat segera didistribusikan di Pulau Jawa terlebih dulu, menyusul kemudian wilayah Sumatera.
Zulkifli menegaskan komitmen untuk mendistribusikan MinyaKita hanya di pasar-pasar tradisional.
“Presiden perintahkan untuk perhatikan betul, tidak boleh rakyat ini susah apalagi nanti puasa dan Lebaran, soal ketersediaan bahan pokok dan harganya harus selalu stabil,” kata Zulkifli.
Beli harus pakai KTP
Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bakal menambah kuota pasokan minyak goreng subsidi MinyaKita dari sebelumnya 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pasar.
“Mulai bulan ini akan ditambah. Sebelumnya (kuota) 300 ribu ton per bulan, kita naikkan menjadi 450 ribu ton per bulan,” kata Zulkifli.
Kebijakan itu diambil menyusul tingginya permintaan minyak goreng subsidi yang dinilai memiliki harga lebih murah Rp 14 ribu per liter.
Sedangkan minyak curah kemasan lainnya dibanderol di kisaran Rp 16 ribu hingga Rp 18 ribu per liter, bahkan ada yang sampai Rp 20 ribu per liter.
“Kita akan melarang pembeli secara banyak atau grosir dan akan mengutamakan barang tersebut masuk pasar. Pembelian dibatasi, boleh orang beli minyak 10 liter, harus menyertakan KTP (Kartu Tanda Penduduk),” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.
Larangan pembelian MinyaKita secara grosir itu diharapkan dapat menjaga kestabilan ketersediaan produk di pasaran, sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat mempengaruhi harga.
Pembelian grosir nantinya berpeluang dijual secara daring, sehingga dinilai kurang relevan sesuai sasaran program minyak goreng pemerintah.
“Sementara untuk pembelian secara daring akan dikurangi dan diprioritaskan barang masuk pasar,” kata Zulhas.
MinyaKita diburu banyak konsumen karena kualitasnya yang baik dan harganya ramah di kantong. Sejumlah pasar tradisional di berbagai daerah kerap mengalami kelangkaan barang dan kenaikan harga.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
