“Indonesia adalah presiden pertama G20 yang berasal dari negara berkembang. Kami ingin menjadikan UMKM sebagai agenda yang serius dalam pertemuan G20 maupun B20. Saya percaya UMKM sebagai tulang punggung ekonomi setiap negara di dunia,” kata Ketua Kadin Arsjad Rasjid dalam pernyataan resminya, Jumat, 8 Juli 2022.
Indonesia memiliki sekitar 64,2 juta UMKM yang berkontribusi 61 persen terhadap produk domestik bruto nasional dengan lebih dari Rp8,5 triliun. Selain itu, UMKM juga menciptakan lapangan kerja kepada 96 persen tenaga kerja atau sekitar 117 juta pekerja di Indonesia dengan porsi sebanyak 64 persen adalah perempuan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Arsjad menuturkan bahwa pandemi covid-19 telah membuat 90 persen UMKM di Indonesia nyaris lumpuh seiring dengan penerapan PPKM dan PSBB serta upaya-upaya lainnya dalam mengatasi pandemi. Situasi itu lantas pelaku UMKM untuk melakukan digitalisasi atas kegiatan usaha mereka.
“Pandemi ini menjadi semacam berkah bagi UMKM terkhusus yang telah berhasil melakukan transisi ke arah e-commerce,” ujarnya.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada 2021, sebanyak 20 persen dari UMKM di Indonesia telah mampu melakukan mitigasi atau menanggulangi dampak pandemi dengan melakukan digitalisasi kegiatan usaha mereka dan telah berhasil memanfaatkan media daring.
Arsjad mengatakan kemajuan ini tidak cukup karena masih ada ruang tumbuh dan berkembang. Indonesia akan bisa mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi ke tahap berikutnya dengan melakukan digitalisasi hingga mencapai USD150 miliar pada 2025.
Menurutnya, Indonesia merupakan pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang menghasilkan sekitar USD2,5 miliar dalam pendapatan konsumsi saat ini dan angka itu kemungkinan bisa mencapai USD20 miliar pada 2022.
Revolusi industri 4.0 Indonesia berpotensi mendorong capaian-capaian produktivitas hingga 60 sampai 70 persen dari masing-masing perusahaan yang akan menambah 20 juta pekerjaan baru di Indonesia pada 2030, serta menciptakan tambahan sebesar USD120 miliar bagi perekonomian nasional.
“Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Indonesia juga perlu mengatasi berbagai tantangan berupa ketimpangan infrastruktur digital,” terang Arsyad.
Penetrasi internet memang tumbuh secara pesat, imbuh dia, tetapi faktanya hanya 36 persen dari orang dewasa di kawasan pedesaan yang bisa mengakses internet. Secara geografis, hasil ini memang tidak merata di Indonesia karena penetrasi internet secara kuat berkorelasi dengan pendapatan per kapita.
Kawasan-kawasan yang lebih miskin, menurut Arsjad memiliki penetrasi internet yang lebih rendah karena hanya empat-tempat yang punya populasi tinggi, seperti Jakarta dan Yogyakarta yang memiliki tingkat penetrasi internet di atas 45 persen.
“Sekarang kita berada di revolusi industri 4.0 yang membuat kita harus menyadari apabila kita tidak siap membangun sumber daya manusia, maka revolusi industri ini akan bisa berubah menjadi revolusi sosial khususnya di Indonesia karena penduduknya banyak yang masih muda, tetapi kecakapan atau keterampilan mereka masih harus terus ditingkatkan,” kata Arsjad.
Meskipun kalangan usaha juga bisa turut ambil bagian dalam investasi, namun pembangunan infrastruktur digital di Indonesia harus terus dilakukan agar bisa terhubung dan memberikan input dalam upaya revitalisasi untuk meningkat kemampuan dan memastikan agar Indonesia memiliki cukup banyak pekerja terampil pada 2030.
Selain itu, industri juga dituntut bisa lebih terbuka untuk menerima pelajar ataupun mahasiswa untuk bisa belajar sambil bekerja. Perusahaan juga harus bisa membuka kesempatan program magang untuk meningkatkan pengalaman bekerja.
Dengan cara tersebut dan kekuatan kolaborasi, kata Arsjad, Indonesia akan bisa mengimbangi gelombang digitalisasi untuk bisa mencapai tujuan-tujuan terutama Indonesia Emas 2045. “Indonesia merupakan bagian dari pemain global. Kita ingin menjadi bagian dari masyarakat global untuk bisa turut mengambil bagian dalam digital transformation economy,” pungkasnya.
(HUS)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.
