Budi mengatakan, masalah tersebut yakni pembiayaan LAM yang sangat tinggi, pajak bagi PTS, uji kompetensi pendidikan kesehatan, yang tidak sesuai UU pendidikan tinggi, dan permasalahan ijin belajar dosen, dikotomi PTN/PTS. “Termasuk sulit dan lamanya perizinan prodi dan penggabungan PTS yang sudah bertahun-tahun, serta revisi UU Sisdiknas yang tertutup dan digitalisasi kampus yang menantang,” katanya, Kamis, 1 Juli 2022.
Selain itu, RPPP I ini juga bertujuan mendengarkan sharing best practice PTS terbaik Indonesia sehingga bisa membangun PT unggul. “Kita akan mencari solusi dan menyampaikan kepada presiden, Kemendikbudristek dan Komisi X,” ujarnya.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Pihaknya juga akan menjadikan tanggal 2 Juli 2022, sebagai hari kebangkitan perguruan tinggi swasta. Merespons tantangan digital, Aptisi sudah membuah software, edufecta dan di acara itu juga akan memberikan hibah “SIM Digitalisasi Kampus” sebesar Rp5 miliar untuk setiap PTS dari Edufecta.
Hal ini bagian respons terhadap tantangan era 4.0, PTS harus mampu menjadi contoh, melahirkan anak bangsa yang cerdas siap bersaing era societ, 5.0. APTISI akan mewadahi semua anggota untuk maju bersama, menjadi terdepan melakukan perubahan sebagai bagian adaptif merespons era distruption.
Dalam rembuk nasional ini akan fokus membahas digitalisasi, sebagai respons era saat ini. Sistem konvensional, kata Budi, cukup mengganggu peningkatan mutu pendidikan tinggi Indonesia dan berbagai dampak lainnya.
Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Ketua APTISI Wilayah XIV, I Made Sukamerta melaporkan jumlah peserta sebanyak 2.500 orang terdiri atas Ketua APTISI Wilayah 1 sampai dengan XVI, Pimpinan PTS, yayasan, para dosen, organisasi profesi seluruh Indonesia, ABBPTSI, APPERTI, HPT, Asosiasi dekan dan prodi se-Indonesia.
Baca juga: Masih Ragu Tak Sukses Saat Masuk PTS? Ini 5 Tips Bangun Jalan Kesuksesan Sendiri
(CEU)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.
