Merdeka.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pembayaran lintas batas masih menghadapi beberapa tantangan, seperti biaya yang tinggi, sumber dengan akses terbatas, dan kurangnya transparansi. Untuk itu, kerja sama lintas batas harus lebih diperkuat.
“Oleh karena itu, kerja sama lintas batas internasional perlu diperkuat mengingat digitalisasi ekonomi dan keuangan yang semakin meningkat,” kata Perry dalam Kegiatan Sampingan G20 Indonesia 2022 bertajuk Advancing Digital Economy and Finance di Nusa Dua, Badung, Bali, dikutip Antara, Kamis (14/7).
Dia menjelaskan, peningkatan digitalisasi tersebut termasuk percepatan digitalisasi untuk menuju ekonomi dan keuangan inklusi, seperti remitansi, perdagangan ritel, serta UMKM.
Isu untuk mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan telah menjadi inisiatif global, sehingga G20 bersama-sama dengan Dewan Pengawas Keuangan telah sepakat untuk memperkuat dan memajukan pembayaran lintas batas sebagai salah satu prioritas di bawah Presidensi Indonesia pada 2022.
Menurutnya, G20 telah meluncurkan peta jalan pembayaran lintas batas G20 untuk mengatasi tantangan pembayaran lintas batas dan memberikan panduan tentang cara mengembangkan konektivitas pembayaran pada tahun ini dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.
Digitalisasi dan memajukan inisiatif pembayaran lintas batas adalah salah satu agenda prioritas di bawah Presidensi G20 Indonesia 2022 dan dalam aspek ini, G20 telah sepakat untuk memajukan kemajuan inisiatif lintas batas menuju tahun 2027.
G20 2022 dengan perhatian penuh akan menyelesaikan dan mengupayakan sistem pembayaran yang terhubung untuk pembayaran lintas batas serta harmonisasi protokol pertukaran data. “Tentunya Kelompok Koordinasi Pembayaran Lintas Batas Financial Stability Board (FSB) akan memantau pelaksanaan peta jalan pembayaran lintas batas G20,” tegasnya.
Perry melanjutkan pekerjaan lain di bawah G20 dan FSB adalah memajukan pengembangan mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC), yang nantinya akan melampaui batas-batas negara.
Ini menggarisbawahi perlunya kolaborasi multilateral untuk mencapai pemahaman kolektif tentang CBDC, serta tentang bagaimana meningkatkan kolaborasi untuk maju memahami implikasi yang lebih baik dari penggunaan CBDC lintas batas termasuk mendukung pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan dan ekonomi, serta pada sistem keuangan internasional.
Sementara itu, kata dia, di bawah integrasi ekonomi dan keuangan, ASEAN telah memiliki peta jalan konektivitas pembayaran. Rencana bisnis strategis juga telah dibangun dan dengan akan dicoba menghubungkan inisiatif regional dan global.
Namun di luar itu, lima bank sentral ASEAN pada 2022 akan memimpin implementasi pembayaran lintas batas, dengan inisiatif lintas batas sementara oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina yang akan mulai memiliki konektivitas pembayaran lintas batas kolektif, konektivitas fast payment, dan penggunaan kerja sama mata uang lokal. [azz]
Baca juga:
Survei BI: Kegiatan Usaha Meningkat di Kuartal II-2022
BI Pastikan Kenaikan Inflasi RI Masih Terkendali
Penjelasan Lengkap soal Stagflasi dan Upaya Indonesia Hadapi Risiko Global
Mata Uang Digital Digadang Dukung Pembayaran Lintas Batas
Fakta Rencana Pembentukan Mata Uang Digital BI, Diklaim Bisa Jadi Alat Tukar Sah
Benarkah Mata Uang Digital Bakal Ganggu Sistem Perbankan?
Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.
